Mardani mengkritisi kurangnya transparansi dalam proses pengangkatan PJ Gubernur yang dilakukan oleh Kemendagri. Menurutnya, proses ini seharusnya lebih transparan dan efektif.
“Proses pengangkatan PJ Gubernur perlu lebih transparan. Meskipun pengawasan menjadi lebih rumit karena jumlahnya yang banyak, tetapi DPRD harus tetap menjalankan pengawasan termasuk masukan dari masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mencatat bahwa selama dua tahun ini, kinerja PJ Gubernur bisa dijadikan sebagai eksperimen untuk memperbaiki proses politik.
“Dalam dua tahun ini, kita bisa melihat apakah ada hasil positif yang dapat memperbaiki proses politik. DPRD di beberapa tempat juga mengeluhkan komunikasi politik dengan PJ Gubernur yang buntu,” ungkap Mardani.
Sebagai penutup, Mardani berharap bahwa kritik dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kemendagri dalam menjalankan tugasnya.
“Semoga masukan ini bisa menjadi evaluasi bersama, agar PJ Gubernur dapat bekerja lebih baik lagi ke depannya,” tutupnya.
