PDI Perjuangan menanggapi usul PPP yang ingin membuat 3 Oktober sebagai ‘hari antihoax nasional’ karena terinspirasi oleh aktivis Ratna Sarumpaet. PDIP menyebut hal itu sebagai ekspresi kemuakan masyarakat Indonesia.
“Ya hal-hal itu menunjukkan ekspresi kemuakan, kemarahan dari publik, termasuk dari masyarakat juga mereka bereaksi keras,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).
Hasto menyebut usul itu muncul karena adanya kebohongan yang dibuat aktivis Ratna Sarumpaet terkait penganiayaan terhadap dirinya. Kebohongan itu, disebutnya, tidak bisa dibenarkan, apalagi saat ini Indonesia tengah berduka akibat bencana gempa dan tsunami yang menerjang Sulawesi Tengah.
“Sekali lagi, di tengah bencana, muncul manipulasi kebohongan itu merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam cara apa pun,” ungkap Hasto.
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu menyebut PDIP masih ingin mengkaji usulan tersebut. Ia menyebut hal itu sebagai luka bagi masyarakat.
Diketahui, PPP mengusulkan 3 Oktober sebagai ‘Hari Antihoax Nasional’. Hal itu terinspirasi oleh tanggal ketika aktivis Ratna Sarumpaet mengakui kebohongannya soal penganiayaan yang menimpa dirinya.
“Pada tanggal 3 Oktober 2018, saat hari yang sama, Ratna mengakui kebohongannya, PPP mengusulkan untuk diperingati/ditetapkan sebagai Hari Antihoax Nasional,” ujar Wasekjen PPP, Ahmad Baidowi, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/10). news.detik.com
