“RKPD 2025 dan APBD 2025 ini harus berkualitas salah satunya dengan mempunyai proporsi budgeting yang besar untuk kepentingan publik, maka saya pastikan kepada seluruh jajaran pemerintahan terutama pimpinan OPD untuk menyusunnya dengan baik demi kepentingan publik, jangan malah memperbesar biaya kebutuhan aparatur,” kata Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman.
Penjabat bupati juga menegaskan bahwa alokasi anggaran harus membidik solusi permasalahan di Sumedang yaitu penurunan stunting, penurunan pengangguran dan penurunan kemiskinan. Meski disampaikan bahwa pada tahun 2024 ini, permasalahan tersebut sudah membaik yaitu menurunkan angka kemiskinans sebanyak 0.70 poin, berkurangnya pengangguran sebanyak 20 ribu orang, dan juga tercapainya kinerja terbaik pemerintahan di Kabupaten Sumedang di tingkat provinsi.
Selanjutnya, dalam mencapai tantangan ini, penjabat bupati juga mengintruksikan bahwa seluruh SKPD harus mempunyai nilai A dalam kinerja OPD. Untuk itu, seluruh kepala dinas harus bersifat proaktif.