Tarif Listrik PLN Per 1 Mei 2026: Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga

Rincian Lengkap Golongan Pelanggan Non-Subsidi

Untuk memberikan transparansi informasi kepada publik, berikut adalah daftar tarif tenaga listrik yang berlaku bagi golongan non-subsidi mulai awal Mei 2026:

1. Golongan R-1/TR (900 VA – RTM): Rp 1.352 per kWh.

2. Golongan R-1/TR (1.300 VA): Rp 1.444,70 per kWh.

3. Golongan R-1/TR (2.200 VA): Rp 1.444,70 per kWh.

4. Golongan R-2/TR (3.500 VA hingga 5.500 VA): Rp 1.699,53 per kWh.

5. Golongan R-3/TR (6.600 VA ke atas): Rp 1.699,53 per kWh.

6. Golongan B-2/TR (6.600 VA hingga 200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh.

7. Golongan B-3/TM (di atas 200 kVA): Rp 1.114,74 per kWh.

8. Golongan I-3/TM (di atas 200 kVA): Rp 1.114,74 per kWh.

9. Golongan I-4/TT (30.000 kVA ke atas): Rp 996,74 per kWh.

10. Golongan P-1/TR (6.600 VA hingga 200 kVA): Rp 1.699,53 per kWh.

11. Golongan P-2/TM (di atas 200 kVA): Rp 1.522,88 per kWh.

12. Golongan P-3/TR: Rp 1.699,53 per kWh.

13. Golongan L/TR, TM, TT: Rp 1.644,52 per kWh.

Komitmen Perlindungan Pelanggan Bersubsidi

Selain golongan non-subsidi di atas, Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif bagi 25 golongan pelanggan lainnya yang menerima subsidi. Kategori pelanggan ini mencakup kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan ekonomi, seperti rumah tangga miskin dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA tertentu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berbagai fasilitas sosial seperti rumah ibadah dan rumah sakit milik pemerintah.

Direktur Utama PLN menyampaikan bahwa perusahaan memiliki komitmen kuat untuk menjalankan amanat pemerintah dalam menyediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau. Keberhasilan menjaga tarif tetap stabil ini tidak lepas dari upaya efisiensi operasional yang terus dilakukan oleh manajemen PLN di seluruh lini bisnis, mulai dari sisi pembangkitan, transmisi, hingga distribusi ke pelanggan akhir.

Efisiensi tersebut mencakup pengoptimalan penggunaan energi primer dan digitalisasi sistem kelistrikan yang mampu menekan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Dengan demikian, meskipun terdapat tekanan dari variabel makro ekonomi, PLN berupaya agar beban tersebut tidak langsung dibebankan kepada masyarakat luas guna menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi domestik.

Ikuti Kami Di: