ADHIKARYA PARLEMEN
Hasanah.id – Nia Purnakania Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan reses di Cafe Yumie Jalan Warung Lobak Desa Gandasari Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Selasa (2/3).
Masyarakat yang hadir tampak antusias mengikuti acara tersebut, masyarakat banyak memberikan keluhan terkait infrastruktur, hal utama yang mengemuka adalah buruknya saluran drainase yang kerap mengakibatkan banjir.
Saluran drainase yang macet menjadi masalah serius karena mengakibatkan banyak permasalahan lain seperti banjir dan penumpukan sampah.
Menanggapi hal tersebut, Nia berjanji akan mendorong percepatan perbaikan drainase kepada pemerintah daerah. Menurut Nia, masalah buruknya drainase harus menjadi prioritas.
“Perbaikan drainase ini sudah harus menjadi prioritas karena sering mengakibatkan banjir hingga ke jalan raya,” kata anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat ini.
Ia menambahkan beberapa titik banjir cileuncang yang kerap terjadi saat hujan deras diantaranya di Jalan Terusan Kopo-Soreang tepatnya di Warunglobak, Kecamatan Katapang, serta di Jalan Soreang-Cipatik, Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung
Kondisi tersebut, kata dia, terjadi akibat buruknya drainase yang tak mampu menampung air hujan.
“Usulan perbaikan drainase akan kami usulkan ke pemerintah daerah dan instansi terkait, mudah-mudahan terakomodir pada perubahan anggaran 2021 atau maksimal pada anggaran murni tahun 2022,” ungkap legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung ini.
Dalam kesempatan tersebut Nia juga menerima aspirasi soal rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Menurutnya,
rutilahu mengurangi kawasan kumuh dan membantu masyarakat miskin yang kondisi rumahnya memang sudah tidak layak huni.
“Soal penetapan siapa saja warga yang akan mendapatkan program Rutilahu, itu sepenuhnya kita serahkan ke aparatur desa, sedangkan pengelolaannya melalui LPM Desa,” tuturnya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi soal perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, mekanisme Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan BPJS.
“Semua apirasi dari kegiatan reses ini saya tampung, untuk selanjutkan akan saya perjuangkan untuk dimasukkan dalam Program Pemprov Jabar,” jelasnya.
Nia menegaskan kegiatan reses ini dilaksanakan secara terbatas dan mematuhi protokol kesehatan yang cukup ketat.
“Peserta dan waktu kegiatan reses juga dibatasi lantaran saat ini masih masa pandemi covid-19,” tandasnya.
Masa reses yang digelar dalam suasana pandemi memang sangat berbeda dari yang sebelumnya sering dilakukan, walaupun demikian tidak mengurangi antusiasme warga dalam menyampaikan aspirasinya. (nun/*)
