Perang Dagang Memanas! AS Larang Mobil China Masuk Amerika

Kritik tersebut muncul karena Waymo menjalin kemitraan dengan Geely, raksasa otomotif Tiongkok yang juga merupakan induk dari merek Zeekr.

Moreno menuduh bahwa penggunaan kendaraan buatan Tiongkok untuk program robotaxi di Amerika Serikat sangat bertentangan dengan semangat kepemimpinan teknologi AS. Menurutnya, mengandalkan kendaraan listrik atau teknologi otonom dari Tiongkok sama saja dengan memberikan kunci kedaulatan ekonomi kepada pihak asing.

Bernie Moreno tidak ingin Amerika Serikat bergerak sendirian dalam melakukan boikot mobil China. Ia mendesak para sekutu internasional untuk menyelaraskan kebijakan perdagangan mereka dengan standar ketat yang sedang dibangun di Washington. Target utamanya adalah negara-negara di kawasan Amerika Latin, Meksiko, Kanada, hingga Eropa.

“Harapan saya adalah sekutu-sekutu kita mengadopsi standar yang sama dengan kita sekarang,” ujarnya.

Langkah ini diyakini akan semakin memanaskan perang dagang antara blok Barat dan Tiongkok, mengingat banyak negara Eropa dan Amerika Latin yang saat ini justru sedang gencar mengadopsi teknologi EV (Electric Vehicle) dari Tiongkok karena harganya yang lebih terjangkau.

Dukungan Industri Lokal dan Protes Keras

Langkah berani Moreno ini tentu mendapatkan sambutan hangat dari para pelaku industri dalam negeri. Beberapa poin penting terkait dukungan ini antara lain:

• Perlindungan Pasar Domestik: Organisasi perdagangan otomotif di AS mendesak pemerintah untuk tetap mempertahankan hambatan masuk yang tinggi guna melindungi lapangan kerja lokal.
• Keunggulan Kompetitif: Tanpa gempuran mobil murah dari Tiongkok, produsen lokal memiliki waktu lebih banyak untuk mengembangkan teknologi mereka sendiri.
• Keamanan Data: Memastikan data mobilitas warga Amerika tidak jatuh ke server di luar negeri.

Namun, di sisi lain, Kedutaan Besar China di Washington memberikan respon yang sangat keras. Mereka menuduh Amerika Serikat telah melakukan tindakan proteksionisme perdagangan yang nyata. Pihak Tiongkok menilai bahwa kebijakan subsidi dan pelarangan tersebut bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip persaingan pasar yang adil di kancah internasional.

Ikuti Kami Di: