“Praktik ini terbukti merusak profesionalisme prajurit seperti pada era Orde Baru,” katanya. Militer harus memiliki alokasi anggaran yang jelas untuk memastikan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit terjamin.
Dengan adanya usulan ini, PBHI berharap agar revisi UU TNI dihentikan dan fokus dialihkan pada peningkatan kesejahteraan prajurit melalui dukungan anggaran negara yang transparan dan memadai.
Page 3 of 3
