Sumedang Jadi Lokasi Sosialisasi Peran Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
- account_circle Bobby Suryo
- calendar_month Jumat, 14 Apr 2023 14:56 WIB
- visibility 227
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
“Kegiatan ini harus mampu meningkatnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran BPK dan DPR. Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Desa.”
“Selain itu, meningkatnya mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Dony menyebutkan, Kabupaten Sumedang telah memiliki terobosan baru atau inovasi di bidang pengawasan.
Di antaranya, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) dan implementasi pembangunan Zona Intergitas Desa (ZI Des).
“Inovasi tersebut sebagai alat dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Menuju aparatur pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja desa,” jelasnya.
Untuk mengetahui seberapa besar atau tingkat implementasi inovasi tersebut, secara berkala melalui evaluasi. Melalui tool Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
Selain Bupati Sumedang, hadir sebagai narasumber sosialisasi, Komisi XI DPR RI H Jefry Romdonny; dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Paula Henry Simatupang.
- Penulis: Bobby Suryo
