11.662 KK Terdigitalisasi dalam Sehari, Sumedang Perkuat Akurasi Data Bantuan Sosial

Hasanah.id – Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mempercepat pembaruan data perlindungan sosial sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan bagi masyarakat. Dalam kurun waktu 24 jam, sebanyak 11.662 kepala keluarga (KK) berhasil menjalani proses digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos).

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari kerja bersama berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, pemerintah desa dan kelurahan, agen Perlinsos, hingga masyarakat.

Menurut Dony, keberhasilan digitalisasi data dalam waktu singkat tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat memberikan hasil optimal apabila didukung koordinasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak.

“Ini bukan keberhasilan satu perangkat daerah. Ini adalah hasil kolaborasi seluruh jajaran pemerintah, Forkopimda, para agen Perlinsos, desa dan kelurahan, serta masyarakat. Teknologi hanya menjadi instrumen, sementara kekuatan utamanya adalah kolaborasi dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujar Dony.

Ia menjelaskan, ketersediaan data sosial yang akurat dan terus diperbarui menjadi salah satu fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Dengan data yang lebih valid, penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih tepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Dony menegaskan, pemerintah ingin memastikan warga yang memiliki hak memperoleh pelayanan sosial tidak terlewat, sekaligus mencegah terjadinya pemberian bantuan yang tidak sesuai sasaran.

“Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang berhak tetapi tidak mendapatkan pelayanan, dan tidak ada pula bantuan yang salah sasaran. Karena itu, data harus terus diperbarui, diverifikasi dan diintegrasikan,” katanya.

Pemkab Sumedang juga tidak hanya mengandalkan sistem digital. Menurut Dony, pendekatan langsung kepada masyarakat tetap diperlukan, terutama bagi warga yang belum memiliki kemampuan atau akses yang memadai untuk menggunakan layanan digital secara mandiri.

Karena itu, keberadaan agen Perlinsos dan aparatur di tingkat lapangan tetap dipertahankan untuk membantu proses pendataan sekaligus memberikan pendampingan kepada masyarakat.

“Prinsip kami sederhana, data harus cepat, akurat dan terintegrasi, tetapi pelayanan tetap harus manusiawi. Masyarakat yang sudah siap menggunakan layanan digital kita berikan kemudahan secara mandiri, sementara masyarakat yang membutuhkan pendampingan akan tetap kita datangi dan layani secara langsung,” jelasnya.

Dony berharap capaian digitalisasi data Perlinsos tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperluas penerapan teknologi pada sektor pelayanan pemerintahan lainnya.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak seharusnya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan dari dampaknya terhadap kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

“Ke depan ingin kecepatan digitalisasi ini tidak hanya terjadi pada Perlinsos, tetapi juga pada seluruh pelayanan publik. Ukuran keberhasilan digitalisasi bukan banyaknya aplikasi yang kita miliki, melainkan seberapa besar teknologi mampu membuat masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, tepat dan transparan,” pungkas Dony.

Ikuti Kami Di: