Fraksi PDI Perjuangan Jabar ini mengungkapkan, pelayanan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam upaya membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkualitas, khususnya masyarakat Jawa Barat.
“Baiknya bangun sistemnya dulu, dicari dulu berapa indeks kebutuhan persiswanya, berapa untuk sekolah hingga besaran anggaran yang harus disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar setiap tahun, baru bagaimana mencari anggarannya.” pungkas politikus PDI Perjuangan.
Seperti diketahui Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memastikan iuran bulanan untuk SMA maupun SMK negeri di Jabar serta anak kurang mampu di sekolah swasta digratiskan tahun ini 2020/2021. Untuk bisa menggratiskan SPP SMA dan SMK negeri mulai tahun 2020 ini, anggaran yang dibutuhkan sangat besar, yakni mencapai Rp 2 triliun per tahun.
Adapun besaran dana yang diberikan pemerintah kepada tiap siswa, menurut Kadisdik Jabar, berkisar Rp 150.000 – Rp 180.000 per bulan. Namun, ia menggarisbawahi, pembebasan biaya tersebut hanya berlaku bagi sekolah negeri. Kalau untuk swasta sudah ada dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU
