Pengamat Sebut Bansos Rawan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Politik

“Ibaratnya, ikut naik bus umum tetapi ogah bayar karcis. Harusnya penumpang seperti ini tidak cukup diminta putar balik, tetapi harus diturunkan dari bus dan diberi sanksi tegas,”ungkapnya.

Pembimbing disertasi di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran itu menambahkan, jika pilkada direncanakan digelar pada 9 Desember 2020 maka panitia pengawas, LSM, media dan netizen harus pro aktif ikut mengawasi penyaluran bansos agar tepat sasaran.

“KPU harus ikut mengunci dalam Peraturan KPU untuk tata cara pelaksanaan kampanye, agar modus penyaluran bansos tidak disusupi dengan modus politik dari petahana,” pungkasnya.