Perencanaan Meleset, DPRD Jabar Minta Proses Pemulihan Ekonomi Tetap Berjalan
ADHIKARYA PARLEMEN
Hasanah.id – Bandung. Draf surat edaran mengenai penundaan pelaksanaan kegiatan pencairan belanja daerah pada APBD 2021 dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beredar di sejumlah kalangan.
Hal yang dikhawatirkan berujung refocusing anggaran ini pun kemudian mendapat tanggapan sejumlah pihak.
Pasalnya, dalam draf surat ini menyatakan, kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran dan kepala biro di lingkungan sekretariat daerah selaku kuasa pengguna anggaran untuk menunda dan/atau menghentikan sementara pelaksanaan seluruh kegiatan pada pos belanja operasi, belanja modal, dan belanja bantuan hibah.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi 1 DPRD Jabar Weni Dwi Aprianti, S.Ab., mengatakan, jika pemerintah tidak cermat dalam melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran.
Weni menyebutkan, pihaknya sama sekali tidak mempersoalkan rencana pemerintah dalam hal program penanganan pandemi, dan dukungan terhadap masyarakat serta program pemulihan ekonomi. Namun, lanjutnya, ia memandang pemerintah perlu memperkuat mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran yang ada di pemerintahan dalam hal terjadi perubahan anggaran.
