Legislator PDI Perjuangan ini menambahkan, dari kurangnya perencanaan ini sangat bisa sangat berdampak terhadap belanja daerah maupun ekonomi. Terlebih pada pemulihan ekonomi.
“Sudah pasti berdampak, salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi adalah bagaimana dinas-dinas pada sektor perekonomian dapat membantu masyarakat serta memfasilitasi masyarakat. Karena hal ini perlu dukungan anggaran,” ujarnya.
Ia berharap, program-program untuk sektor perekonomian jangan sampai di potong. Bahkan pos-pos yang langsung melayani masyarakat terkait pemulihan ekonomi harus direalisasikan di tingkat UPTD.
Menurut dia, program yang harus diselamatkan bahkan seharusnya ditingkatkan adalah soal pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, koperasi, pasar dan UMKM.
“Harapannya, meski ada pengurangan pos, jangan sampai yang terkait langsung dengan pelaku usaha kecil. Tujuannya proses pemulihan ekonomi tetap berjalan, saat ini program akselerasi yang dibutuhkan, bukan lips service dan pencitraan media sosial saja,” ujarnya.pungkasnya. (Uwo)
