Perencanaan Meleset, Rafael Situmorang Minta Proses Pemulihan Ekonomi Tetap Prioritas
- account_circle Unggung Rispurwo
- calendar_month Sabtu, 12 Jun 2021
- visibility 84
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
ADHIKARYA PARLEMEN
Hasanah.id – Bandung. Draf surat edaran mengenai penundaan pelaksanaan kegiatan pencairan belanja daerah pada APBD 2021 dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beredar di sejumlah kalangan.
Hal yang dikhawatirkan berujung refocusing anggaran ini pun kemudian mendapat tanggapan sejumlah pihak.
Pasalnya, dalam draf surat ini menyatakan, kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran dan kepala biro di lingkungan sekretariat daerah selaku kuasa pengguna anggaran untuk menunda dan/atau menghentikan sementara pelaksanaan seluruh kegiatan pada pos belanja operasi, belanja modal, dan belanja bantuan hibah.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi 1 DPRD Jabar Rafael Situmorang, S.H., mengatakan, jika pemerintah tidak cermat dalam melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran.
Ia memandang pemerintah perlu memperkuat mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran yang ada di pemerintahan dalam hal terjadi perubahan anggaran.
“Kami paham kondisi pandemi COVID-19 saat ini masih belum selesai, pencapaian pendapatan dianggap tidak mencapai target, tetapi harusnya pemerintah sudah matang dalam merencanakan dan mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi,” jelas Rafael, saat dikonfirmasi, Sabtu, 12/06/2021.
Legislator PDI Perjuangan ini menambahkan, dari kurangnya perencanaan ini sangat bisa sangat berdampak terhadap belanja daerah maupun ekonomi. Terlebih pada pemulihan ekonomi.
“Sudah pasti berdampak, salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi adalah bagaimana dinas-dinas pada sektor perekonomian dapat membantu masyarakat serta memfasilitasi masyarakat. Karena hal ini perlu dukungan anggaran,” ujarnya.
Ia berharap, program-program untuk sektor perekonomian jangan sampai di potong. Bahkan pos-pos yang langsung melayani masyarakat terkait pemulihan ekonomi harus direalisasikan di tingkat UPTD.
Menurut dia, program yang harus diselamatkan bahkan seharusnya ditingkatkan adalah soal pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, koperasi, pasar dan UMKM.
“Harapannya, meski ada pengurangan pos, jangan sampai yang terkait langsung dengan pelaku usaha kecil. Tujuannya proses pemulihan ekonomi tetap berjalan, saat ini program akselerasi yang dibutuhkan, bukan lips service dan pencitraan media sosial saja,” ujarnya.pungkasnya. (Uwo)
- Penulis: Unggung Rispurwo
