Direktur Eksekutif Labpolhum MHZ M. Haris Zulkarnain mendesak penghentian Pilkada mahal
- account_circle khasanah
- calendar_month Rabu, 1 Jul 2026 22:26 WIB
- visibility 116
- comment 0 komentar
- print Cetak
Politik Berbiaya Tinggi Dalam Pilkada Perlu Segera Dihentikan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – Peneliti menyoroti biaya politik Pilkada yang terus meningkat dan menuntut reformasi menyeluruh agar pemilihan kepala daerah benar-benar dapat diikuti semua lapisan masyarakat.
Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, menegaskan perlunya mempertahankan mekanisme Pilkada langsung sambil memperbaiki mekanisme pembiayaan kampanye.
Pada kesempatan yang sama Haris mempresentasikan temuan dari studi berjudul “The Price of Power: Membongkar dan Mengatasi Kuasa Uang dalam Pilkada di Indonesia”, yang menguraikan akar dan dampak biaya politik Pilkada.
Haris mengatakan bahwa tingginya biaya politik Pilkada menjadi beban moral dan praktis bagi pejabat terpilih.
Dalam penelitian yang melibatkan 478 calon kepala daerah pada Pilkada 2024, terungkap angka-angka yang mengkhawatirkan.
Rata-rata pengeluaran seluruh kandidat mencapai sekitar Rp20 miliar.
Kandidat yang keluar sebagai pemenang menghabiskan lebih besar, dengan rata-rata Rp27,4 miliar.
Sebanyak 87,8 persen kandidat menyatakan telah mengeluarkan biaya politik sejak proses pencalonan.
Hampir separuh pengeluaran kampanye digunakan untuk praktik transaksional.
Penelitian mencatat sekitar 41,3 persen dari keseluruhan pengeluaran diarahkan untuk pembelian suara.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
