Direktur Eksekutif Labpolhum MHZ M. Haris Zulkarnain mendesak penghentian Pilkada mahal
- account_circle khasanah
- calendar_month Rabu, 1 Jul 2026 22:26 WIB
- visibility 118
- comment 0 komentar
- print Cetak
Politik Berbiaya Tinggi Dalam Pilkada Perlu Segera Dihentikan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Haris memperingatkan dampak politik dari praktik tersebut: pemerintahan daerah rentan dikuasai oleh dinasti politik dan kelompok oligarki.
Menurutnya, faktor keterpilihan seringkali ditentukan oleh kemampuan finansial, bukan gagasan atau integritas.
Salah satu sumber utama masalah adalah biaya untuk mendapatkan rekomendasi partai politik dan kenaikan biaya kampanye yang sistemik.
Kondisi ini mendorong kandidat berkompromi dengan pemodal yang kemudian menuntut kompensasi melalui proyek APBD.
Tekanan serupa dirasakan pula oleh anggota DPRD terpilih yang kadang menggadaikan jabatan demi memenuhi kebutuhan finansial.
Praktik tersebut berujung pada penyimpangan anggaran yang merugikan publik.
Sebagai jalan keluar, Haris mengusulkan mekanisme recall election bagi kepala daerah dan anggota DPR agar pemilih dapat mencabut mandat jika kinerja buruk atau terindikasi korupsi.
Ia menyinggung bahwa tercatat 10 kepala daerah terseret operasi tangkap tangan KPK sebagai contoh kegagalan pengawasan dan integritas.
Haris menekankan urgensi langkah legislasi dan penguatan pengawasan untuk memutus hubungan antara pemodal dan kebijakan publik.
Reformasi pembiayaan kampanye dan penguatan sanksi dianggap penting untuk mengurangi praktik suap dan pemanfaatan APBD.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
