Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Temui Bupati Kuansing Dua Kali dalam 36 Hari
- account_circle khasanah
- calendar_month Jumat, 3 Jul 2026 12:37 WIB
- visibility 168
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menhut Temui Bupati Kuansing Dua Kali Dalam 36 Hari
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – Aktivis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan menyeluruh terkait pelepasan kawasan hutan yang diduga melibatkan praktik pungutan dari petani.
Hamdi menegaskan bahwa tuntutan publik bukan vonis, melainkan permintaan agar semua langkah administratif dan keputusan tentang pelepasan kawasan hutan ditelusuri secara tuntas oleh KPK.
Informasi awal menyebut adanya mekanisme pemotongan hingga setengah dari Sisa Hasil Usaha (SHU) petani melalui koperasi unit desa; dugaan ini mendorong sorotan terhadap proses pelepasan kawasan hutan oleh pihak berwenang.
KPK, menurut Hamdi, perlu memeriksa aliran dokumen dan komunikasi yang menghubungkan pemerintahan daerah, pengurus koperasi, kementerian, dan pihak ketiga.
Sumber FORSIBER mengutip temuan yang disampaikan pada Jumat, 3 Juli 2026 terkait dugaan aliran dana yang disebut sebagai ongkos untuk mengurus izin pelepasan HPT.
Kasus ini dipandang kritis karena kewenangan kepala daerah hanya bersifat memberi rekomendasi, sementara keputusan akhir berada di meja Kementerian Kehutanan.
Oleh karena itu, Hamdi menilai pemeriksaan terhadap Raja Juli Antoni menjadi kebutuhan penyidikan yang mendesak.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
