Al Araf, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, desak peninjauan ulang rencana BTP
- account_circle khasanah
- calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026 03:51 WIB
- visibility 98
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rencana Pembangunan BTP Ditolak, Diminta Peninjauan Ulang
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap rencana pembangunan BTP, menegaskan penolakan luas dari sejumlah komunitas lokal.
Penolakan masyarakat tercermin dalam penolakan yang terjadi di Desa Rancapinang, Kabupaten Pandeglang, Banten, dan Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
Al Araf dari Centra Initiative menyatakan bahwa pembangunan BTP berpotensi mengganggu kehidupan warga yang mengelola lahan secara turun-temurun.
Menurut laporan Koalisi, sengketa lahan menjadi pemicu utama resistensi warga di lokasi-lokasi tersebut.
Kasus serupa juga berlangsung di wilayah yang melibatkan masyarakat adat, termasuk Simawang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Kabupaten Nagekeo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Al Araf menyoroti bahwa konflik ulayat memperbesar risiko sosial dan hukum jika proyek diteruskan tanpa dialog dan penataan lahan yang jelas.
Pembangunan fasilitas militer dituding mengalihkan prioritas anggaran dari program peningkatan kesejahteraan prajurit dan modernisasi alutsista.
Al Araf memperingatkan adanya potensi pembengkakan anggaran rutin untuk operasional dan biaya lainnya yang membebani belanja pertahanan.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
