Amir Hamzah Usulkan Kejelasan Kewenangan KPK, Polri, dan Kejagung dalam Pemberantasan Korupsi
- account_circle khasanah
- calendar_month Jumat, 28 Agt 2026 13:54 WIB
- visibility 13
- comment 0 komentar
- print Cetak
KPK Polri Kejaksaan Dilarang Saling Sikut dalam Korupsi: Penegakan Hukum dan Integritas Bersama
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Hasanah.id – Pengamat geopolitik dan intelijen, Amir Hamzah, mengusulkan agar sistem penanganan perkara korupsi di Indonesia dibuat lebih terklarifikasi.
Amir menggarisbawahi pentingnya pemisahan kewenangan yang jelas antara Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Korupsi harus dikelompokkan secara sistematis. Harus ada ketegasan tentang mana kasus yang ditangani oleh Bareskrim Polri, mana yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung, dan mana yang ditangani KPK. Jangan sampai ada saling sikut antar lembaga,” jelas Amir.
Menurutnya, adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
Dengan struktur yang jelas, setiap institusi bisa fokus menyelamatkan uang negara dan menegakkan hukum.
“Pola ini juga menghindarkan aparatur penegak hukum dari konflik kewenangan atau persaingan dalam penyelesaian kasus,” ungkap Amir.
Ia juga menekankan eliminasi ego sektoral dalam pemberantasan korupsi agar semua pihak saling bekerja sama mencapai tujuan yang sama.
Amir kemudian merekomendasikan dibentuknya pakta integritas yang mengikat pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam upaya melaksanakan agenda anti-korupsi.
Penulis khasanah
jurnalis dan penulisan konten digital di Hasanah.id yang mengkhususkan diri pada peliputan tren global, gaya hidup modern, dan isu-isu internasional terkini.
