Prabowo: Indonesia Akan Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel Jika Palestina Merdeka
HASANAH.ID – Presiden Prabowo Subianto, menyatakan kesiapan pemerintahnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, asalkan negara tersebut terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Komitmen tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, pada 28 Mei 2025.
Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa solusi dua negara (two-state solution) merupakan satu-satunya jalan yang layak untuk mencapai kemerdekaan Palestina dan menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah.
“Setelah Palestina diakui oleh Israel sebagai negara berdaulat, Indonesia akan siap mengakui Israel dan menjalin hubungan diplomatik,” ujarnya, menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen terhadap keadilan dan stabilitas kawasan.
Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa Indonesia siap menjamin keamanan Israel, jika syarat pengakuan atas kemerdekaan Palestina dipenuhi. Menurutnya, Israel memiliki hak yang sama sebagai negara berdaulat yang patut dihormati dan dijamin keamanannya.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian guna membantu menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah, termasuk jika konflik antara Israel dan Palestina mulai menuju penyelesaian.
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana Prancis dan Arab Saudi yang akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di New York pada Juni mendatang. KTT ini bertujuan memperkuat dukungan internasional terhadap solusi dua negara.
Isu normalisasi hubungan Indonesia-Israel bukan hal baru. Pada 2023, media Israel Ynet melaporkan bahwa kedua negara telah melakukan pembicaraan intensif selama tiga bulan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Israel bahkan bersedia menghentikan penolakan terhadap keanggotaan Indonesia di OECD, sebagai imbalan atas terjalinnya hubungan diplomatik.
Namun, pada Februari 2024, Istana Kepresidenan Indonesia melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah kabar tersebut. Ia menyatakan bahwa informasi soal rencana persahabatan resmi antara Indonesia dan Israel tidak benar.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Retno Marsudi, secara tegas menolak wacana normalisasi. Menurut Retno, posisi Indonesia tidak pernah berubah: Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, dan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel merupakan bagian dari prinsip tersebut.
“Pandangan kami tidak berubah. Setiap kali isu ini muncul, kami tegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina tetap menjadi prioritas,” kata Retno di Istana Kepresidenan, 16 April 2024.
Langkah Prabowo ini menjadi sinyal perubahan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, sekaligus membuka ruang perdebatan luas di tengah publik mengenai arah diplomasi Indonesia ke depan, khususnya terkait konflik Israel dan Palestina.
