Ia menambahkan, Presiden menekankan penegakan hukum harus berjalan.
“Kepala Negara memberikan arahan yang jelas, bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Proses penegakan hukum harus berjalan,” ujarnya.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, ada 268 merek beras yang diperiksa, dengan 212 di antaranya tidak sesuai standar pemerintah. Temuan itu termasuk kandungan patahan beras (broken) yang melebihi batas ketentuan.
“Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Broken-nya ada yang 30, 35, 40, bahkan ada sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar,” kata Amran usai rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Amran menegaskan tindakan tegas akan diterapkan. Arahan Presiden, kata dia, sudah jelas: proses hukum harus dijalankan.
“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan. Arahan Bapak Presiden, tindak lanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” katanya.
