Prabowo Telah Terima Laporan Tambang Nikel Raja Ampat, Izin PT Gag Nikel Dihentikan
HASANAH.ID – Laporan kerusakan lingkungan di Raja Ampat akibat tambang nikel akhirnya sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pun mulai bertindak.
Persoalan eksploitasi tambang nikel di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya, akhirnya menjadi perhatian Istana. Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima laporan langsung terkait isu tersebut dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Kepada media di kantor Kementerian ESDM, Kamis, 5 Juni 2025, Bahlil menyatakan bahwa Prabowo telah mengetahui dan menanggapi laporan itu secara serius.
“Beliau (Prabowo) untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus,” ujar Bahlil.
Meskipun Bahlil tak merinci tanggapan Presiden, kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan disebutnya menjadi salah satu perhatian utama pemimpin negara tersebut.
Isu tambang nikel di Raja Ampat mencuat setelah Greenpeace Indonesia mengungkap adanya aktivitas eksploitasi di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, semuanya masuk kategori pulau kecil yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2014, wilayah semacam ini dilarang untuk dijadikan lokasi tambang karena berisiko tinggi mengalami kerusakan ekologis.
Berdasarkan dokumentasi lapangan, Greenpeace melaporkan bahwa kegiatan pertambangan telah menimbulkan kerusakan lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi. Lumpur hasil tambang juga dilaporkan telah mengalir ke pesisir, menyebabkan sedimentasi yang merusak terumbu karang serta mengganggu kehidupan biota laut.
Kekhawatiran terhadap dampak lanjutan disampaikan oleh Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Global untuk Indonesia, Kiki Taufik. Ia menyebut kerusakan yang terjadi berpotensi serupa dengan dampak di daerah lain yang lebih dahulu tereksploitasi.
“Kalau ini dibiarkan terus, maka Raja Ampat akan rusak. Sekitar 75 persen terumbu karang terbaik dunia berada di Raja Ampat, dan sekarang mulai dirusak,” ujar Kiki pada 3 Juni 2025.
Raja Ampat selama ini dikenal sebagai kawasan geopark global dengan reputasi dunia dalam pariwisata bahari. Menurunnya kualitas lingkungan di wilayah ini tidak hanya mengancam konservasi laut, tetapi juga merugikan sektor pariwisata berkelanjutan yang menjadi andalan ekonomi lokal.
Sebagai respons terhadap desakan publik, Kementerian ESDM mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT Gag Nikel. Penangguhan ini diberlakukan sejak 5 Juni 2025 dan akan berlangsung sampai proses verifikasi di lapangan selesai dilakukan.
“Kami akan cek,” kata Bahlil menanggapi status penghentian tersebut.
Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gag Nikel disebut telah diterbitkan sejak 2017, dan operasional perusahaan berlangsung mulai 2018. Menurut Bahlil, perusahaan ini telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sah secara hukum.
“Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) sudah ada,” tegas Ketua Umum Partai Golkar itu.
