Ia juga menyebut bahwa anggota Polri yang terlibat sebagai calon dalam Pilkada harus memastikan telah resmi keluar dari institusi sebelum terlibat dalam proses politik tersebut. “Kita juga menjaga agar institusi Polri tidak terseret ke dalam urusan politik,” tambah Karim.
Selain membahas netralitas dalam Pilkada, rapat koordinasi ini juga membahas penegakan hukum internal, terutama disiplin anggota dan kode etik. Menurut Karim, Divpropam selalu siap menerima masukan dan kritik dari masyarakat, termasuk melalui media sosial.
“Kita selalu terbuka terhadap koreksi dari masyarakat. Hal ini penting untuk memperbaiki organisasi. Khususnya terkait penanganan kasus yang menjadi perhatian publik seperti yang menyangkut perempuan dan anak, serta pelanggaran anggota di wilayah. Kita harus tegas dan transparan dalam menegakkan hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, Irjen Karim menegaskan bahwa Propam akan mengawal penegakan hukum secara objektif dan memastikan seluruh proses berjalan transparan. “Kita juga menerima semua masukan, termasuk kritik atau bahkan hujatan dari masyarakat. Ini bagian dari upaya kami memperbaiki institusi,” pungkasnya.
