ADHIKARYA PARLEMEN
Hasanah.id – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, S.H., mendesak pemerintah Jabar untuk melakukan audit kepada seluruh perusahaan atau industri yang ada di Jawa Barat sebagai bentuk transparansi kekuangan, menyusul gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas dari pandemi Covid-19.
“Menurut saya setiap perusahaan itu pasti ada financial audit. Tetapi pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja jangan terlalu percaya atas hasil audit mereka, seharusnya menunjuk audit independen agar hasilnya sinkron, ditunjukkan saja hasilnya,” ujar Rafael ketika dihubungi hasanah.id, Rabu (03/06)
Sebagaimana diketahui, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat, ada 62.848 pekerja dari 1.041 perusahaan di Jawa Barat yang dirumahkan dan mendapat PHK akibat pandemi virus corona.
Dikutip dari situs resmi Humas Jabar, rinciannya angka tersebut adalah, 666 perusahaan merumahkan 50.187 pekerja dan 375 perusahaan mem-PHK 12.661 pekerja. Sementara itu, pekerja terdampak yang sudah melapor dengan melengkapi data nama dan alamat mencapai 49.503 orang.
