Dalam wawancara, Vian menilai pendidikan di Indonesia masih bersifat eksklusif dan sulit diakses oleh mayoritas masyarakat.
“Akses pendidikan tinggi hanya bisa dinikmati oleh 6-7 persen masyarakat. Selama pendidikan tidak dapat diakses oleh semua kalangan, sulit untuk mengatakan bahwa pendidikan kita ideal,” tambahnya.
Terkait kebijakan pendidikan ideal, Fian menginginkan agar pemerintah menghentikan perluasan PTN-BH yang dianggap sebagai akar masalah privatisasi pendidikan. Ia juga berharap proyek strategis nasional yang merugikan ruang hidup masyarakat dihentikan.
“Pendidikan adalah alat untuk menciptakan kehidupan yang layak. Jika orientasi kebijakan hanya untuk investasi tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat, dampaknya tidak akan dirasakan oleh masyarakat luas,” tegasnya.
Fian berharap kepemimpinan Prabowo-Gibran dapat mengubah arah kebijakan untuk benar-benar memprioritaskan rakyat, baik dalam sektor pendidikan maupun kesejahteraan secara umum. Menurutnya, komitmen terhadap perbaikan nyata harus segera ditunjukkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
