Demi memastikan bahwa komitmen tersebut dapat tercapai, sembari mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, maka terdapat beberapa rekomendasi yang hendak disampaikan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni:
- Pembentukan Badan Percepatan Penanggulangan Penyakit Menular
Indonesia membutuhkan lembaga independen untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi multi-pemangku kepentingan lintas sektor pasca dibubarkannya Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) pada tahun 2017. Aditya Wardhana, Direktur Eksekutif IAC, menyatakan bahwa, ”Fungsi yang akan dijalankan tidak hanya sebatas pada sinkronisasi kebijakan untuk penanggulangan HIV, tetapi juga penyakit menular lain seperti TB; promosi dan komunikasi kesehatan; pemberian technical assistance dan pembuatan guidelines; deteksi dini dan kesiapan pandemi; serta bio-terrorism, seperti halnya CDC di Amerika Serikat dan Afrika.”
”Kolaborasi dan mobilisasi adalah kunci untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030. Berhasil atau tidaknya hal tersebut bergantung pada upaya terkoordinir dari semua pemangku kepentingan di semua sektor dalam masyarakat. Tidak terkecuali ODHIV dan komunitas terdampak,” tambah Aditya, di Jakarta (05/12).
- Peningkatan Alokasi Anggaran untuk Penanggulangan HIV
Mengacu kepada data dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2022, pendanaan donor masih menyumbang 32.3% dari total anggaran penanggulangan HIV di Indonesia. Mengingat tren penurunan alokasi anggaran dari donor sering dengan suramnya kondisi ekonomi dunia dan meningkatnya status Indonesia menjadi negara berpendapat menengah-atas, diperlukan langkah-langkah untuk menjamin keberlanjutan pendanaan. Salah satunya adalah mobilisasi dana domestik dengan meningkatkan porsi kontribusi dana domestik bagi program penanggulangan HIV nasional. Untuk itu, diperlukan komitmen pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, juga keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program pencegahan, pengobatan, dan dukungan sosial termasuk program berbasis komunitas.
