Hasanah.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran hampir Rp600 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2026 yang dirilis Kementerian Keuangan.
“Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp599.440,9 miliar,” demikian tertulis dalam dokumen resmi tersebut.
Anggaran pembayaran bunga utang tersebut mencakup dua komponen utama, yaitu bunga utang dalam negeri sebesar Rp538,7 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp60,7 triliun.
Pembayaran bunga utang meliputi kewajiban atas kupon Surat Berharga Negara (SBN), bunga pinjaman, serta biaya lain yang berkaitan dengan pengelolaan utang pemerintah.
Dibandingkan outlook anggaran 2025, alokasi pembayaran bunga utang pada 2026 mengalami kenaikan sebesar 8,6 persen. Meski demikian, tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 13 persen dari realisasi 2024.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pembayaran bunga utang diarahkan untuk menjaga kredibilitas fiskal melalui pembayaran yang tepat waktu dan tepat jumlah. Pemerintah juga berupaya meningkatkan efisiensi pembiayaan dengan strategi pengelolaan portofolio utang yang optimal.
Langkah efisiensi itu dilakukan melalui penerbitan utang yang fleksibel, baik dari sisi ukuran (size), waktu (timing), jangka waktu (tenor), mata uang, maupun jenis instrumen. Di samping itu, pemerintah juga menargetkan pengembangan pasar Surat Berharga Negara yang aktif dan likuid.
“Mendorong pengembangan dan pendalaman pasar SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid,” tertulis dalam dokumen RAPBN 2026.
Pembayaran bunga utang merupakan salah satu komponen utama belanja negara yang rutin dialokasikan setiap tahun. Pemerintah menyebut komitmen pembayaran ini sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan investor serta stabilitas fiskal jangka panjang.
