Hasanah.id – Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam kegiatan evaluasi APBD kabupaten/kota se-Jawa Barat. Agenda tersebut berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (9/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat.
Forum evaluasi itu dihadiri para kepala daerah beserta jajaran perangkat pendukung, mulai dari sekretaris daerah, kepala badan pengelola keuangan, perencanaan pembangunan, pendapatan daerah, hingga unsur pengawasan internal. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila hadir mewakili Bupati Sumedang.
Wabup Fajar menjelaskan bahwa salah satu fokus utama rapat adalah pembahasan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di masing-masing daerah. Ia menekankan bahwa Kabupaten Sumedang telah menjalankan prinsip keterbukaan informasi anggaran secara serius.
“Hari ini kami mengikuti rapat evaluasi bersama Gubernur dan para kepala daerah terkait SiLPA. Atas arahan Pak Gubernur dan instruksi Bapak Bupati, transparansi pengelolaan anggaran di Sumedang terus kami dorong agar dapat diakses publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Sumedang telah membuka informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui berbagai saluran resmi, termasuk media sosial pemerintah daerah. Data yang disampaikan mencakup total anggaran, nilai SiLPA, hingga rencana alokasi kegiatan pada Tahun Anggaran 2026.
Bahkan, menurut Fajar, keterbukaan tersebut telah dilakukan jauh sebelum adanya arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Masyarakat dapat mengakses informasi anggaran melalui aplikasi layanan publik seperti WA Kepo, yang memungkinkan warga mengetahui secara langsung penggunaan anggaran daerah.
“Lewat aplikasi tersebut, masyarakat bisa melihat jenis dan besaran anggaran yang dikelola Pemkab Sumedang. Ini bagian dari komitmen kami untuk membangun kepercayaan publik,” jelasnya.
Selain isu transparansi keuangan, pertemuan tersebut juga membahas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pembangunan infrastruktur di Sumedang. Wabup Fajar menyampaikan bahwa Pemprov Jabar berencana membantu perbaikan sejumlah ruas jalan strategis yang menjadi kewenangan provinsi.
“Kami mendapat komitmen bantuan perbaikan jalan dari pemerintah provinsi. Mudah-mudahan pelaksanaannya bisa segera terealisasi agar manfaatnya cepat dirasakan oleh masyarakat Sumedang,” pungkasnya.
