Hak Asasi Manusia

Jakarta, Hasanah.id – Praktisi hukum Deki Azhari menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai prinsip due process of law dan menghormati asas praduga tak bersalah. Deki menyampaikan keprihatinan soal perlunya transparansi kepada publik dalam setiap tahapan penyidikan, termasuk terkait kasus yang kini mendapat perhatian publik. Ia menyebut bahwa hingga kini belum ada pengumuman resmi tentang […]

Jakarta, Hasanah.id – Politikus Fikri menyatakan dukungan atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia yang menyerahkan draf RUU Pidana LGBTQ kepada DPR sebagai langkah untuk menangani apa yang menurutnya merupakan penyimpangan orientasi seksual di masyarakat. Fikri mengatakan dukungan itu lahir dari kekhawatiran publik yang harus ditanggapi secara terstruktur sehingga pembahasan RUU Pidana LGBTQ tidak semata-mata bersifat emosional. […]

Jakarta, Hasanah.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus berlandaskan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penegasan tersebut muncul setelah tragedi yang menewaskan lima calon manajer program saat mengikuti pelatihan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Rieke menyampaikan duka cita kepada keluarga korban dan […]

Jakarta, Hasanah.id – Pemerintah memasukkan penyebaran budaya LGBTQ dalam lampiran kebijakan yang menempatkan isu tersebut sebagai ancaman nonmiliter terhadap ketahanan nasional. Catatan itu tercantum sebagai bagian dari pedoman operasional yang dirujuk oleh berbagai kementerian dan pemangku kepentingan. Perpres Nomor 111 Tahun 2025 ditetapkan sebagai rujukan formal bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan langkah […]

Jakarta, Hasanah.id – Efatha Filomeno Borromeu Duarte menyatakan kebijakan pemerintah baru perlu dipahami sebagai upaya menjaga ketahanan kognitif bangsa. Efatha, dosen Ilmu Politik Universitas Udayana dan pendiri Malleum Iustitiae Institute, menegaskan perlunya fokus strategis pada ketahanan kognitif dalam menghadapi dinamika informasi global. Menurutnya, pemikiran tentang ketahanan kognitif harus dimasukkan ke dalam kerangka keamanan komprehensif dan […]

Jakarta, Hasanah.id – Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai langkah pemerintah melalui Perpres 111/2025 memberikan arah tegas dalam menangkal apa yang disebutnya sebagai ancaman moral terhadap bangsa. Perpres 111/2025 itu, menurut Muslim, telah resmi ditetapkan pada Oktober 2025 dan dianggap sebagai respons kebijakan terhadap tantangan nonmiliter yang muncul belakangan ini. Muslim menyebut bahwa pengaturan tersebut […]

Jakarta, Hasanah.id – Pemerintah resmi menerbitkan Perpres Nomor 111 Tahun 2025 sebagai pedoman kebijakan umum pertahanan negara untuk mengatur strategi nasional sepanjang 2025 hingga 2029. Perpres Nomor 111 Tahun 2025 dicatat resmi ditetapkan pada 24 Oktober 2025 dan memuat kerangka kerja yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan pertahanan negara. Dalam lampiran Perpres Nomor 111 Tahun 2025, […]

Jakarta, Hasanah.id – Rieke Diah Pitaloka menilai program Kopdes merupakan bukti komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di desa dan wilayah pesisir. Menurutnya, Kopdes juga menjadi wujud penerapan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat lokal. Rieke menegaskan proses percepatan ekonomi melalui Kopdes dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) […]

Jakarta, Hasanah.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan urgensi pengamanan di Papua sebagai prioritas untuk melindungi keselamatan warga sipil. Dave menyatakan bahwa pengamanan di Papua harus dilaksanakan secara terukur dan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta kepatuhan terhadap koridor hukum. Menurutnya, pengamanan di Papua tidak cukup hanya dengan menambah jumlah personel keamanan, […]

Jakarta, Hasanah.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Anwar Iskandar menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap gerakan LGBT sebagai respons terhadap aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma nasional. Dalam wawancara dengan MUI Digital pada Kamis, 2 Juli 2026, KH Anwar menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap gerakan LGBT harus dilakukan secara nyata dan tidak bersifat simbolis. […]