Inti Muda Indonesia, yang beroperasi di 10 provinsi dengan anggota 100-200 orang, berupaya merespons isu HIV/AIDS di kalangan anak muda melalui berbagai program. Namun, birokrasi pemerintah yang rumit, kebijakan diskriminatif, dan sumber daya terbatas menjadi tantangan besar. Misalnya, Perda Kota Bogor Nomor 10 tentang pencegahan penanggulangan penyimpangan seksual dianggap sebagai kebijakan diskriminatif yang mempersulit penjangkauan HIV dan edukasi.
“Elemen masyarakat sering kali menangkap dan melabeli kelompok minoritas seksual tanpa bukti yang jelas. Ini sangat memprihatinkan karena ormas-ormas bisa datang dan menangkap tanpa adanya bukti,” kata Azvian.
Azvian juga mengungkapkan bahwa beberapa aturan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, terutama terkait gender.
“Beberapa bentuk orientasi gender bukanlah gangguan, tetapi orientasi yang harus dihormati,” jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, Azvian menekankan pentingnya kolaborasi dan advokasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
“Kami ingin anak muda yang rentan terhadap HIV dapat terpenuhi hak-haknya dan berdaya,” tutup Azvian.
