Selain itu, perlu dilanjutkan adalah meminimalisasi masalah sosial dengan cara menggeser bukan menggusur. “Artinya, jika menggusur, maka harus dicari operator baru. Sedangkan jika menggeser, hanya manajemennya yang baru sementara operator lama. Misal yang dulunya sopir setoran sekarang mendapat gaji bulanan,” ungkapnya.
Dia juga menyarankan Pemkot Bogor belajar konsep transportasi ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah. Saat ini sudah dijalankan program transportasi yang membeli layanan atau pay service. “Mereka sudah berjalan dan happy-happy saja tidak ada kendala,” ucapnya.
Mengenai Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor yang sempat kolaps, Djoko melihat sangat perlu diperbaiki. Karena sampai saat ini status PDJT masih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Transportasi pemerintah bukan berbicara untung dan rugi, tetapi pelayanan kepada publik. Lebih baik (PDJT,) jadi BLUD, itu lebih tepat,” ujarnya.
