Internasional

Trump Siap Pasok Senjata Canggih untuk Ukraina, Tapi Tak Gratis

HASANAH.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa negaranya akan mengirimkan sejumlah persenjataan canggih ke Ukraina, termasuk sistem rudal Patriot. Namun, ia menekankan bahwa bantuan tersebut tidak akan diberikan secara cuma-cuma.

Trump menyampaikan bahwa tanggung jawab pembiayaan akan sepenuhnya dibebankan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

“Kami akan mengirim mereka (Ukraina) rudal Patriot yang amat mereka butuhkan,” ujar Trump, dikutip dari AFP.

Pernyataan ini disampaikan Trump tak lama setelah AS sempat menghentikan sementara pengiriman bantuan militer ke Ukraina selama dua pekan.

Trump menjelaskan bahwa meski belum ada keputusan pasti terkait jumlah rudal yang akan dikirim, Ukraina dipastikan akan menerima sistem pertahanan tersebut.

“Saya belum setuju mengenai jumlahnya, tapi mereka akan mendapatkan beberapa (rudal Patriot), karena mereka membutuhkan perlindungan,” ucapnya.

Pengiriman senjata ini merujuk pada kesepakatan sebelumnya antara AS dan NATO. Dalam perjanjian tersebut, negara-negara anggota NATO diwajibkan membayar seluruh biaya atas persenjataan canggih yang dipasok AS ke Ukraina.

Trump kembali menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan barunya terhadap kebijakan pertahanan dan anggaran internasional.

“Pada prinsipnya, kami akan mengirimkan sejumlah peralatan militer paling canggih dan mereka (NATO) akan membayar 100 persen,” katanya.

Dalam pernyataannya, Trump juga menyampaikan kekecewaan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang terus melancarkan serangan ke Ukraina, meski sudah ada desakan untuk membuka jalur perundingan damai.

“Putin sudah bikin kaget banyak orang. Bicaranya baik, kemudian dia mengebom setiap orang di dini hari,” tambah Trump.

Kebijakan Trump ini berbeda dengan pendekatan pendahulunya, Presiden Joe Biden, yang memberikan bantuan senjata ke Ukraina secara cuma-cuma. Saat kampanye pemilu 2024 lalu, Trump mengkritik pendekatan tersebut, menyebutnya merugikan Washington dan membebani ekonomi Amerika Serikat.

Back to top button