“Itu bangunan isu yang dipakai gubernur memanfaatkan momentum (pilkada.red), tapi sebenernya belum cukup anggarannya. Kami sudah sampaikan jika anggaran masih kurang, contoh saja Kota Bandung sejauh mana pemerintah Jawa Barat mengidentifikasikan dan melayani kebutuhan para siswa apalagi Jawa Barat sampai ke daerah-daerah terpencil.” Tegasnya.
Ia menambahkan, pelayanan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam upaya membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkualitas, khususnya masyarakat Jawa Barat.
“Baiknya bangun sistemnya dulu, seperti Jawa Timur dicari dulu berapa indeks kebutuhan persiswanya, berapa untuk sekolah hingga besaran anggaran yang harus disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar setiap tahun, baru bagaimana mencari anggarannya.” Tukasnya. (Uwo-)
