DPRD Jabar Minta Pemrov Jangan Lakukan ‘Aksi Hantam Kromo’ Anggaran Pencegahan Covid-19
- account_circle Unggung Rispurwo
- calendar_month Senin, 6 Apr 2020 00:29 WIB
- visibility 311
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Virus Corona Virus di Lingkungan Pemerintah Daerah ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.
Hasanah.id – Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady menanggapi implementasi instruksi yang dikeluarkan pada 2 April 2020 dan berisi 7 butir perintah tersebut.
Implementasi ketujuh perintah tersebut secara otomatis diserahkan kepada para kepala daerah. Pada tahap inilah semua stakeholders bisa melihat kemampuan gubernur/bupati/wali kota dalam mengelola APBD.
Dalam hal ini pihaknya meminta Pemprov tidak melakukan ‘aksi hantam kromo’ terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang akan disisipkan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease (covid-19), sebagaimana instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020.
“Pada tahap inilah semua stakeholders bisa melihat kemampuan gubernur, bupati, dan walikota dalam mengolah APBD,” katanya, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu, (5/4/2020).
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, Pemprov bisa mengelola APBD dengan baik, hasil olah seni itulah yang nantinya akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi sebelum itu, yang akan lebih merasakan adalah organisasi perangkat daerah (OPD) di masing-masing tingkatan pemerintahan.
- Penulis: Unggung Rispurwo
