Breaking News
Trending Tags
Beranda » ADIKARYA PARLEMEN » DPRD Jabar Hj Iis Turniasih Soroti Kekeringan yang Terjadi Di Kabupaten Karawang

DPRD Jabar Hj Iis Turniasih Soroti Kekeringan yang Terjadi Di Kabupaten Karawang

  • account_circle Unggung Rispurwo
  • calendar_month Selasa, 25 Jul 2023
  • visibility 46
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

HASANAH.ID – KARAWANG. Kekeringan mulai terjadi di wilayah Desa Sindangsari, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang.

Para petani mulai mengeluhkan karena harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar untuk sewa pompa air, pasalnya saluran irigasi yang mengering saat musim kemarau.

“Persoalan irigasi sudah menjadi agenda aspirasi masyarakat, artinya memang masyarakat di desa membutuhkan sistem pengelolaan air yang baik, dimana selama ini kekeringan bukan rahasia lagi bagi masyarakat atau petani yang mengandalkan air dari saluran irigasi, tetapi kendala irigasi yang menjadi salah satu masalah yang harus segera diselesaikan pemerintah,” ungkap Iis Turniasih saat dikonfirmasi, Senin 24 Juli 2023.

Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi di Jawa Barat sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah jika bicara ketahanan pangan.

“Seperti di Desa Sindangsari, lebih dari 200 hektar terancam kekeringan akibat musim kemarau, apalagi musim kemarau tahun ini digadang-gadang menjadi musim kemarau yang cukup panjang dan ekstrim,” ujar wakil rakyat asal Fraksi PDI Perjuangan Dapil X Jabar, Kabupaten Purwakarta dan Karawang ini.

Bicara ketahanan pangan, bukan sebatas alih fungsi lahan pertanian saja tetapi bagaimana perencanaan dan pengelolaan pertaniannya.

“Tentunya bukan sekedar alih fungsi lahan pertanian saja, perencanaan dan pengelolaan pertanian harus benar-benar menjadi perhatian, termasuk infrastruktur yang bisa menjamin keberlangsungan pertanian di seluruh Jawa Barat. Mengeringnya saluran irigasi terjadi karena kondisinya yang rusak sehingga mengalami pendangkalan yang cukup parah. Tentu akan mempengaruhi produksi pertanian,” imbuhnya.

Hal ini jika dibiarkan berlarut-larut sangat merugikan masyarakat, karena mereka harus merogoh biaya untuk pengairan lebih banyak.

“Pemerintah harus bisa mengkaji lebih dalam terkait prioritas pembangunan infrastruktur, apalagi jika berkaitan dengan produksi pangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Begitupun terkait keluhan masyarakat terkait pendangkalan irigasi ke berbagai pihak yang selalu menjadi aspirasi masyarakat, Semoga saja bisa direalisasikan pengerukan atau normalisasi.” Pungkasnya.***

  • Penulis: Unggung Rispurwo
expand_less
Skip to toolbar