Siti Nurbaya: Perhutanan Sosial, Prioritas Utama Sejak Awal Pemerintahan Jokowi
Hasanah.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan Workshop Sinergi Perhutanan Sosial dengan tema “Mewujudkan Keadilan Pengelolaan Lahan kepada Masyarakat” di Jakarta pada Kamis (20/06/2024). Acara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki program Perhutanan Sosial.
Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi pada akhir 2014, Perhutanan Sosial telah menjadi prioritas nasional. Program ini adalah evolusi bertahap dalam upaya negara memberikan keadilan kepada masyarakat, terutama bagi desa-desa di sekitar dan dalam kawasan hutan.
“Ini adalah proses yang tidak mudah, tetapi bersama-sama kita berusaha untuk mewujudkan akses pengelolaan hutan. Awalnya, banyak inisiatif datang dari para aktivis dan kemudian diartikulasikan dalam kebijakan pemerintah yang kita sebut Perhutanan Sosial,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya saat membuka workshop tersebut.
Pada awal pencanangan Program Perhutanan Sosial, terdapat diskusi intensif antara pemerintah dan aktivis sejak masa transisi pemerintahan tahun 2014, terkait target akses pengelolaan hutan sosial. Melalui diskusi dan analisis data kehutanan, ditetapkan angka 12,7 juta hektar sebagai target ideal untuk akses pengelolaan hutan masyarakat melalui Perhutanan Sosial.
