Ketua BGN: Infrastruktur Belum Ada, Butuh Rp 6 Triliun untuk Pembangunan
Hasanah.id – Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi lembaga yang baru dibentuk di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Salah satu hambatan utama adalah absennya infrastruktur milik sendiri untuk menunjang operasional BGN.
Dalam rapat bersama Komite III DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (21/1/2025), Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN masih bergantung pada fasilitas yang disediakan oleh mitra penyedia layanan makan bergizi gratis.
“Hingga saat ini, kami belum memiliki infrastruktur sendiri karena baru mendapatkan alokasi anggaran, yang baru saja dilepaskan dari blokir,” ujarnya.
BGN merencanakan pembangunan 1.542 pusat layanan pada tahun 2025 dengan estimasi anggaran mencapai Rp 6 triliun.
“Kami sedang mempersiapkan proses tender, tetapi karena kami juga harus membeli lahan terlebih dahulu, proyek ini baru akan selesai dan siap digunakan pada Agustus,” tambah Dadan.
Dadan menjelaskan bahwa awalnya pengelolaan dana di BGN direncanakan dilakukan secara mandiri. Namun, atas arahan Kementerian Keuangan, pengelolaan harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini, para pegawai BGN belum berstatus PNS, sehingga masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran.
