HASANAH.ID, NASIONAL – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bersuara lantang terkait konflik yang melibatkan perusahaan di wilayah tertentu. Menurutnya, langkah tersebut dapat memengaruhi nilai saham perusahaan secara signifikan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025), Pigai menjelaskan bahwa Kementerian HAM memiliki kewenangan untuk melakukan audit serta memberikan sanksi kepada perusahaan nasional dan multinasional.
“Oleh karena itu, mohon dimaklumi jika kami tidak bersuara keras terkait konflik di suatu perusahaan. Jika kami berbicara tanpa melakukan audit terlebih dahulu, indeks sahamnya bisa anjlok,” ujar Pigai.
Ia menambahkan bahwa kementeriannya hanya akan menangani kasus-kasus spesifik, seperti tindakan kriminal terhadap warga atau insiden tertentu di lingkungan perusahaan. Namun, evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tidak akan dilakukan tanpa alasan yang jelas, karena berisiko merugikan perusahaan dan sektor finansial secara luas.
