Dana Pusat Menyusut, Pemprov Jabar Pertimbangkan WFH untuk ASN
HASANAH.ID – Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat untuk Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan efisiensi anggaran. Sejumlah pos belanja akan dipangkas, termasuk konsumsi, perjalanan dinas, serta biaya listrik. Bahkan, kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) juga mulai diwacanakan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut usai menggelar pertemuan dengan pemerintah kota/kabupaten serta jajaran Pemprov Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (30/9/2025). Ia menegaskan, berkurangnya dana transfer daerah tidak boleh memadamkan semangat pembangunan.
“Kita mencoba mengorkestrasi seluruh kabupaten-kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun. Karena kan ada alokasi dana transfer daerah yang untuk kabupaten-kota itu mengalami penurunan sekitar Rp 2,7 triliun. Dan untuk provinsi Rp 2,458 triliun,” ungkapnya.
Dedi menjelaskan, tanpa koordinasi yang baik, penurunan anggaran tersebut berpotensi menghambat pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah menyepakati pengetatan belanja agar program infrastruktur tetap berjalan.
“Tetapi tadi disepakati, mereka semua melakukan kinerja-kinerja yang efektif, mengefektifkan seluruh belanja. Kalau yang kemarin pinggangnya dikencengin, mungkin hari ini lehernya dikencengin, sehingga tadi disepakati, anggaran pembangunan tidak berubah,” ucapnya.
Penghematan, kata Dedi, akan menyasar belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, konsumsi, hingga kebutuhan transportasi. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan WFH untuk sebagian ASN.
“Sebagian WFH. Untuk apa? Untuk menurunkan angka penggunaan listrik, untuk menurunkan angka penggunaan internet, untuk menurunkan angka penggunaan air. Nah ini adalah solusi-solusi yang akan dibangun untuk tetap kita berjalan kencang, berlari kencang, dan berbagai hal lain untuk pembangunan kabupaten dan kota lainnya,” tuturnya.
Ia menegaskan, meski ada pemangkasan, kinerja pembangunan tidak akan terganggu. Yang tereduksi hanyalah fasilitas penunjang kerja di lingkungan Pemprov Jabar.
“Cuman kita kehilangan snack, kehilangan makan siang, kehilangan perjalanan dinas, kehilangan listrik di malam hari tidak boleh nyala, kecuali di luar. Kemudian kehilangan jam di mana AC dinyalakan harus jam berapa, TV dinyalakan harus jam berapa, semuanya nanti akan diatur. Dan nanti kita akan pasang alarm-alarm untuk mengatur dan mengingatkan tentang penggunaan seluruh perangkat alat pemerintah di Provinsi Jawa Barat agar efisien,” kata Dedi.
Menurutnya, penerapan WFH ASN masih perlu dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan beban kerja.
“Nanti kita kaji dulu, nanti lagi kita hitung WFH-nya kapan, berapa pegawai yang harus bekerja di rumah untuk mengurangi beban anggaran pemerintah,” ujarnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Dedi menegaskan optimisme pemerintah daerah tetap terjaga.
“Uang boleh berkurang, tetapi semangat membangun dan kualitas pembangunan serta kuantitasnya tidak akan pernah berubah,” pungkasnya.
Berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, dana transfer pusat tahun depan berkurang Rp 2,458 triliun. Pemangkasan terbesar terjadi pada dana bagi hasil pajak pusat, turun dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 843 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) juga terpangkas dari Rp 4 triliun menjadi Rp 3,3 triliun.
Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp 276 miliar yang biasanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dihapuskan. DAK nonfisik yang digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun ikut berkurang dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 4,7 triliun, padahal jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Barat terus meningkat setiap tahun.
