Prabowo Dorong ASN Era Baru yang Lincah dan Berpikir Berbasis Data Menuju Indonesia Emas 2045
Hasanah.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada penguatan birokrasi agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) didorong tampil dengan standar baru yang lebih modern, adaptif, serta selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa arah pembangunan birokrasi ke depan harus menyesuaikan dengan perubahan global yang tengah berlangsung, mulai dari perubahan iklim hingga disrupsi teknologi yang memengaruhi dinamika dunia.
“Birokrasi Indonesia harus lincah, berpikir jauh ke depan, tapi juga siap untuk meninjau ulang kebijakannya. Tidak hanya itu, ASN ke depan juga harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti, dan bekerja dengan dukungan big data yang terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Rini, Indonesia kini memasuki fase baru Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 yang dinilai akan sangat menentukan arah pembangunan menuju negara yang maju, inovatif, dan berdaya saing global. Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional disebut sebagai instrumen untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara cepat, responsif, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Selama dua dekade terakhir, reformasi birokrasi telah menghasilkan fondasi penting seperti penyederhanaan struktur organisasi, transformasi jabatan fungsional, peningkatan akuntabilitas melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta digitalisasi pelayanan publik lewat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diterapkan di 91 persen kementerian dan lembaga.
Rini menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, tetapi investasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Namun, memasuki fase Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, kita harus bergerak dari business as usual, menuju transformative governance yang berorientasi pada integrasi lintas sektor, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, dan penciptaan nilai tambah bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mempercepat transformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama seluruh kementerian dan lembaga pengampu agenda Reformasi Birokrasi tingkat meso telah menyepakati lima dokumen kesepakatan bersama yang merepresentasikan arah besar reformasi birokrasi untuk periode 2025–2029.
Erwan menilai bahwa dokumen tersebut menjadi wujud konkret dari penerapan tata kelola kolaboratif antarinstansi yang melibatkan para pemangku kepentingan lintas sektor.
“Melalui penandatanganan ini, kita meneguhkan bahwa Reformasi Birokrasi Nasional bukan lagi agenda sektoral, melainkan agenda nasional bersama, yang memadukan kekuatan lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang lincah, berintegritas, dan melayani menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
