‎Komisi IV DPRD Cimahi Ike Hikmawati Soroti Kinerja Pelayanan Publik di Kota Cimahi

‎‎HASANAH.ID, CIMAHI – Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati (Fraksi PKS), soroti kinerja pelayanan publik di Kota Cimahi.
‎
‎Pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap seluruh mitra kerja perangkat daerah guna memastikan pelayanan publik tidak sekadar menjadi prosedur administratif, melainkan tanggung jawab moral yang nyata.
‎
‎Hal ini merupakan pernyataan keras Komisi IV DPRD Kota Cimahi terkait arah pengawasan legislatif menjelang tahun 2025.
‎
‎”Tantangan pelayanan publik di Cimahi ke depan semakin kompleks. Kami tegaskan, fungsi pengawasan Komisi IV bukan sekadar formalitas. Ini adalah tanggung jawab moral. Tidak ada ruang bagi layanan yang asal-asalan; semua harus profesional, transparan, dan adil bagi warga,” ujar Ike, Sabtu, 20/12/2025.
‎
‎Meski mengapresiasi inovasi Pemerintah Kota Cimahi yang meluncurkan layanan persalinan 24 jam dan klinik sore di Puskesmas, Ike memberikan catatan kritis. Menurutnya, perluasan akses fisik tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan perubahan mentalitas pelayanan.
‎
‎Ike menyoroti kasus-kasus lama, termasuk insiden video viral terkait penanganan pasien BPJS di RSUD Cibabat, sebagai rapor merah yang tidak boleh terulang.
‎
‎”Akses mudah itu wajib, tapi tidak cukup. Pelayanan kesehatan harus dijamin aman, layak, dan bermartabat. Kami tidak ingin mendengar lagi ada warga yang merasa terabaikan karena status BPJS-nya. Konsistensi layanan adalah harga mati,” tegasnya.
‎
‎Di sektor pendidikan, Ike menyoroti masih adanya jurang pemisah antara sarana-prasarana sekolah di pusat kota dengan wilayah lainnya.
‎
‎Ia mendesak Dinas Pendidikan untuk lebih agresif dalam memeratakan kualitas pendidikan dan penguatan karakter generasi muda.
‎
‎”Kita bicara soal daya saing SDM lokal. Bagaimana pemuda kita bisa bersaing jika sarana sekolahnya masih timpang? Pendidikan harus jadi mesin penggerak kualitas warga, bukan sekadar menggugurkan kewajiban belajar,” tambah politisi PKS tersebut.
‎
‎Terkait isu ketenagakerjaan dan perlindungan kelompok rentan, Komisi IV menuntut skema program yang lebih responsif.
‎
‎Ike meminta Dinas Sosial, BPBD, dan instansi terkait untuk memastikan validasi data kemiskinan dilakukan secara akurat agar bantuan tepat sasaran.
‎
‎Ike juga menekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak serta program pelatihan kerja yang relevan dengan pasar industri saat ini.
‎
‎”Program penyerapan tenaga kerja jangan dijalankan setengah-setengah. Di tengah fluktuasi ekonomi, masyarakat rentan adalah yang paling terdampak. Pemerintah harus hadir secara nyata, bukan sekadar wacana.”tuturnya.
‎
‎Menutup pernyataannya, Ike Hikmawati memastikan bahwa Komisi IV akan mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara ketat selama masa jabatannya.
‎
‎”Kami akan memonitor setiap rupiah anggaran yang keluar. Seluruh instansi mitra wajib menunjukkan kinerja nyata dan mempertanggungjawabkan tugas mereka langsung kepada warga. Kami di Komisi IV berdiri sebagai benteng kepentingan rakyat,” pungkasnya.
‎