Hasanah.id – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk merealisasikan pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi bagi masyarakat perkotaan mulai tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya negara dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau, khususnya di wilayah perkotaan dengan kebutuhan tempat tinggal yang tinggi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa lokasi awal pembangunan rusun subsidi akan dilakukan di kawasan Meikarta. Ia menilai wilayah tersebut memiliki kesiapan lahan serta kebutuhan hunian yang besar seiring tingginya aktivitas industri dan jumlah tenaga kerja di sekitarnya.
“Tahun ini pembangunan rusun untuk masyarakat di Meikarta sudah mulai berjalan. Ini menjadi langkah nyata bagaimana pemerintah dan sektor swasta dapat berkolaborasi secara konkret,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara usai menghadiri agenda Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Program Strategis Perumahan Tahun 2026 di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Menurut Ara, Meikarta merupakan kawasan industri strategis dengan permintaan hunian yang terus meningkat. Oleh karena itu, pembangunan rusun bersubsidi dinilai harus segera direalisasikan pada tahun ini dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Pembangunan harus dimulai tahun ini, dan Meikarta menjadi proyek pertama. Lahan sudah disiapkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kementerian PKP saat ini terus menyempurnakan regulasi serta melakukan koordinasi intensif dengan pengembang, lembaga perbankan, dan calon penghuni. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan mekanisme pengawasan yang seimbang dan akuntabel.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi Meikarta dalam waktu dekat.
“Kami dijadwalkan turun ke lapangan minggu depan. Saat ini kami masih menunggu kelengkapan data teknis dari pengembang,” jelasnya.
Di sisi lain, CEO Lippo Group James Riady menilai sektor perumahan memiliki peran strategis yang lebih luas dari sekadar program sosial. Menurutnya, pembangunan perumahan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan, menciptakan lapangan kerja, serta membentuk arah perkembangan kota di masa depan.
James menyebutkan bahwa tantangan utama dalam sektor perumahan saat ini terletak pada aspek pasokan, bukan permintaan. Ia menilai para pengembang pada dasarnya siap menjalankan proyek, namun masih menunggu kepastian dan penyempurnaan kebijakan dari pemerintah.
“Tantangan terbesar kita adalah pada tahap implementasi. Karena itu, kami berharap pada 2026 ada konsistensi kebijakan lintas kementerian dan lembaga,” ujar James, yang juga terlibat sebagai pengembang rusun subsidi tahun 2026.
Ia menekankan bahwa kebijakan perumahan perlu disusun secara realistis dan aplikatif agar niat baik pemerintah dapat benar-benar diwujudkan menjadi hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, James menilai komunikasi dan dialog berkelanjutan antar pemangku kepentingan harus terus dijaga, karena persoalan perumahan membutuhkan proses kolaboratif yang berkesinambungan.
