Menurut Iswara, penerapan moratorium merupakan langkah awal untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap banjir. Selain itu, evaluasi sistem drainase dan pengelolaan kawasan resapan air juga harus menjadi prioritas.
“Atas nama pribadi maupun Fraksi Golkar, saya mengusulkan moratorium ini sebagai solusi sementara agar kita dapat mengkaji ulang kebijakan yang ada dan memastikan keberlanjutan ekosistem di KBU,” tegas Iswara.
Di luar isu banjir, Iswara juga menyampaikan rencana pemerintah pusat memberikan 7.500 ekor sapi kepada Jawa Barat untuk menjaga ketersediaan susu di wilayah tersebut.
Ia menekankan bahwa penyediaan lahan dan fasilitas kandang akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, yang telah dipersiapkan dalam rencana kerja.
Sementara itu, Iswara turut menyampaikan kabar baik terkait penghargaan bagi atlet peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas).
“Sebesar Rp409 miliar telah dialokasikan dalam APBD 2025 untuk penghargaan ini,” ujarnya.
