Bahas RKURPPAS TA 2022, Komisi I DPRD Jabar Soroti Perubahan Anggaran Dari Mitra Kerja
“BPSDM misalnya, perlu normalisasi untuk pengembalian fungsi sebagai pusat diklat (pendidikan dan pelatihan-red) bagi para ASN dilingkungan Pemprov Jabar,” katanya.
Bedi mengusulkan penganggaran Badan Kesatuan Dan Pengembangan Politik (Bakesbangpol) dinilai relatif kecil dibandingkan dengan fungsi dan peranannya, padahal menurutnya Bakesbangpol harus mengutamakan nilai-nilai kebangsaan untuk mengayomi 50 juta penduduk Jawa Barat.
“Termasuk anggota dewan dan ASN itu yang pertama disumpah salah satunya pancasila. Maka perlu anggaran yang memadai,” katanya.
Kendati demikian, kata dia, ada beberapa OPD yang berpotensi atau mengalami peningkatan seperti pengelolaan aset yang saat ini seharusnya pemerintah tidak ragu untuk memanfaat investasi dibidang aset.
“Artinya Pemprov Jabar jangan tanggung dan ragu untuk memanfaatkan aset ini. Penyelesaian sertifikasi, mengapresial potensi bisnisnya baik aset milik pemprov maupun yang sudah disertakan modal,” ucapnya.
Disinggung soal peningkatan grade Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih menduduki grade C, Bedi meminta agar ditingkatkan menjadi A, karena menurutnya penganggaran Disdukcapik masih minim dan apakah terkendala kurangnya optimalisasi dinas atau ada hal lain.
