Hingga saat ini, sektor pertanian masih menjadi jenis pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Namun soal kesejahteraan, tampaknya selalu berada di urutan paling buncit.
Kenyataannya, masih banyak permasalahan yang dialami petani di berbagai daerah, termasuk di wilayah-wilayah yang dikenal sebagai lumbung pangan sekalipun seperti Jawa Barat. Untuk itu, calon pemimpin daerah diharapkan bisa memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah), memberikan perhatian khusus terhadap petani dan kedaulatan pangan di Jawa Barat dengan menggulirkan program “Jabar Seubeuh”.
Program tersebut dilatarbelakangi sebuah pandangan bahwa Jawa Barat sebenarnya memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Dengan kondisi seperti itu, seharusnya Jabar bisa menjadi penyuplai bahan pangan di Indonesia, bahkan juga global. Selama ini pun, Jawa Barat juga dikenal menjadi “Lumbung Padi Nasional.”
Akan tetapi, menurut Hasanah, berbagai persoalan terus mengancam pertanian di Jawa Barat. Di antaranya tentang irigasi, penyusutan lahan pertanian akibat modernisasi, dan alih fungsi lahan menjadi properti ataupun industri.
Belum lagi jumlah petani yang kian menyusut mengingat suramnya masa depan petani. Padahal keberadaan petani dan kedaulatan pangan penting untuk ketahanan nasional.
Untuk itu, program “Jabar Sabeuh” ini menemukan signifikansinya saat ini. Program Jabar Seubeuh merupakan usaha yang diarahkan untuk memberikan akses kepada masyarakat guna memperoleh pangan yang layak dan cukup.
Melalui program Jabar Sabeuh ini, Pemerintah Provinsi berusaha hadir di tengah-tengah permasalahan petani. Pemerintah berusaha memberikan insentif positif agar roda perekonomian pertanian dan kesejahteraan petani bisa meningkat.
Langkah-langkah yang akan dilakukan melalui program Jabar Seubeuh itu, kata Kang Hasan, di antaranya, perbaikan irigasi untuk mendukung pasokan air di daerah pertanian, memberikan subsidi pupuk, sarana pertanian, dan bibit untuk petani secara gratis.
Kemudian, pemerintah juga akan menyiapkan pinjaman modal untuk petani dan nelayan tanpa agunan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bumdes dan kelompok tani. Dengan adanya akses pinjaman lunak seperti itu, petani diharapkan bisa sejajar dengan para tengkulak, sehingga keadilan bisa lebih diciptakan dengan hilangnya para spekulator.
Selain itu, pasangan Hasanah juga akan meningkatkan pendapatan petani melalui pelatihan usaha kelompok tani dan nelayan yang bisa memproduksi produk turunan dari hasil taninya. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang baik kepada petani dan nelayan yang berbasis ekspor.
Program-program di atas sangat positif bagi kemajuan pertanian di Jawa Barat. Semoga ke depan, program seperti itu bisa diwujudkan secara nyata di masyarakat. Karena masa depan petani, sama dengan hari esok bangsa dan negara Indonesia.
