GMNI Bandung Menggugat : Evaluasi DPRD Kehilangan Taring di Tengah Penderitaan Rakyat

Hasanah.id – Gelombang ketidakpuasan publik terhadap kinerja para wakil rakyat di Kota Kembang kembali memuncak ke permukaan, menjadi cerminan bahwa demokrasi lokal membutuhkan pengawasan yang lebih tajam dan akuntabel. Kabar terbaru dari lini demokrasi lokal melaporkan bahwa elemen masyarakat sipil melayangkan kritik serta rapor merah yang menyoroti tajam lemahnya fungsi kontrol DPRD Kota Bandung dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025. Dalam pernyataan sikap resmi yang dirilis tepat pada hari ini, Kamis (21/5/2026), koalisi masyarakat menilai para legislatif telah “kehilangan taringnya” dan cenderung melakukan formalitas politik demi menjaga harmonisasi dengan pihak eksekutif. Langkah kompromistis ini dianggap sebagai bentuk pengabaian nyata di tengah rentetan persoalan mendasar yang hingga kini masih mencekik kehidupan warga Bandung sehari-hari, mulai dari pelayanan publik yang belum optimal hingga berbagai isu sosial-ekonomi yang belum terselesaikan secara tuntas.

Ketidakberanian legislatif dalam melakukan evaluasi kritis dan radikal ini dinilai kian membuka ruang bagi bertumbuhnya celah penyalahgunaan wewenang di lingkungan birokrasi pemerintahan kota. Di tengah harapan masyarakat akan wakil rakyat yang tegas dan berpihak pada kepentingan publik, performa DPRD Kota Bandung dalam pembahasan LKPJ tahun ini menuai sorotan tajam. Masyarakat sipil menilai bahwa fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tulang punggung demokrasi lokal justru melemah, sehingga proses akuntabilitas eksekutif daerah cenderung berjalan formalitas belaka. Hal ini tentu menjadi catatan merah yang harus segera diperbaiki agar kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan tidak semakin terkikis.

Hasanah.id mencatat bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan masyarakat. Ketika fungsi kontrol melemah, risiko penyalahgunaan anggaran, inefisiensi program, dan ketidakpuasan publik akan semakin tinggi. Kritik dari elemen masyarakat sipil ini bukanlah serangan, melainkan panggilan untuk introspeksi dan perbaikan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan kota yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

Poin Utama Rapor Merah Masyarakat Terhadap DPRD Kota Bandung

Berdasarkan draf tuntutan dan kajian sosiopolitis yang dirilis oleh perwakilan elemen sipil, berikut adalah poin-poin krusial yang mendasari mosi tidak percaya tersebut. Pertama, abai terhadap sengkarut rakyat. DPRD dinilai menutup mata dari persoalan riil di lapangan, mulai dari tingginya angka pengangguran kota, carut-marut tata kelola sampah pasca-darurat, tekanan ekonomi warga akibat inflasi, hingga masih lemahnya mutu pelayanan publik di tingkat kewilayahan. Masyarakat mengharapkan wakil rakyat lebih proaktif menyuarakan aspirasi bawahannya, bukan hanya menjadi penonton dalam pembahasan LKPJ.

Kedua, evaluasi LKPJ hanya formalitas belaka. Pembahasan laporan pertanggungjawaban tahunan dituding hanya menjadi ritual seremonial ketuk palu demi memberikan stempel legitimasi sepihak atas kinerja pemerintah daerah tanpa adanya catatan kritis yang tajam dan konstruktif. Hal ini membuat proses akuntabilitas kehilangan substansinya dan hanya menjadi prosedur administratif tahunan.

Ketiga, lemahnya pengawasan picu kasus hukum. Masyarakat menyoroti bahwa rentetan kasus hukum korupsi yang berkali-kali mengguncang tata kelola Pemerintahan Kota Bandung di masa lalu adalah dampak langsung dari tumpulnya radar pengawasan legislatif. Fungsi kontrol yang lemah membuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di tingkat birokrasi.

Keempat, kemunduran marwah demokrasi lokal. Hubungan yang “terlalu mesra” antara legislatif dan eksekutif dicurigai mengarah pada persekongkolan politik yang mereduksi fungsi dasar checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah. Demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang konstruktif dan pengawasan yang independen, bukan harmoni semu yang mengorbankan kepentingan rakyat.

Ikuti Kami Di: