GMNI Bandung Menggugat : Evaluasi DPRD Kehilangan Taring di Tengah Penderitaan Rakyat

Demo Bandung Menggugat: Dinilai Kehilangan Taring, Elemen Sipil Beri Rapor Merah Evaluasi LKPJ 

Tiga Tuntutan Garis Keras Elemen Sipil demi Perbaikan Kota

Hasanah.id mencatat ada tiga poin tuntutan mendesak yang dilayangkan masyarakat sipil dan aktivis Bandung untuk segera direspons oleh pimpinan dewan. Pertama, tolak politik formalitas. Menuntut dihentikannya praktik politik kompromi dalam pembahasan anggaran dan LKPJ yang sama sekali tidak berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti akses pendidikan berkualitas, kesehatan yang terjangkau, dan pelayanan publik yang prima.

Kedua, desak evaluasi total eksekutif. Mendesak jajaran DPRD Kota Bandung untuk memperketat ikat pinggang pengawasan dan melakukan audit kinerja total terhadap Pemkot Bandung guna memutus mata rantai penyimpangan jabatan dan inefisiensi program. Pengawasan yang ketat akan mendorong pemerintah daerah bekerja lebih baik dan akuntabel.

Ketiga, buka transparansi rekomendasi. Menuntut DPRD untuk membuka dokumen hasil evaluasi, catatan kritis, serta lembar rekomendasi LKPJ TA 2025 secara transparan dan gamblang agar dapat diakses serta dinilai langsung oleh publik luas. Transparansi adalah nyawa dari demokrasi, dan masyarakat berhak mengetahui secara detail bagaimana wakil mereka menjalankan fungsi pengawasan.

Kembalikan Taring Dewan, Kawal Uang Rakyat Sampai Tuntas

Sikap kritis yang ditunjukkan oleh elemen masyarakat sipil Bandung pada 21 Mei 2026 ini adalah alarm pengingat yang sangat sehat bagi ekosistem demokrasi lokal. Anggota dewan sejatinya harus diingatkan bahwa mandat, fasilitas, dan kursi empuk yang mereka duduki di Jalan Sukabumi dibayar oleh uang pajak dari keringat rakyat yang saat ini sedang kesulitan di tengah impitan ekonomi. Menjaga hubungan kemitraan dengan wali kota tentu boleh, namun jangan sampai mengorbankan fungsi kontrol yang objektif dan tegas.

Kita berharap pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung memiliki nyali dan kebesaran hati untuk menerima kritik ini, lalu membuktikannya dengan kerja nyata yang berpihak pada keadilan sosial. Reformasi internal dewan, peningkatan kapasitas anggota, dan komitmen untuk lebih dekat dengan aspirasi masyarakat menjadi keharusan agar marwah lembaga perwakilan kembali terangkat.

Hasanah.id mengajak seluruh warga Bandung untuk terus aktif mengawal kinerja DPRD dengan cara yang konstruktif. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, bukan sikap apatis. Mari kita dorong bersama agar DPRD Kota Bandung kembali menjadi lembaga yang tajam dalam mengawasi, kritis dalam mengevaluasi, dan tegas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan pengawasan yang kuat, pemerintahan daerah akan semakin baik, pelayanan publik semakin prima, dan kesejahteraan warga Bandung dapat terwujud secara lebih merata.

Kritik adalah bagian dari demokrasi, dan respons yang bijak terhadap kritik adalah ciri kepemimpinan yang matang. Mari kita kawal bersama jalannya pemerintahan kota dengan kepala dingin namun tetap kritis. Semoga ke depan, DPRD Kota Bandung dapat menjadi teladan pengawasan yang efektif dan membawa kemajuan nyata bagi Kota Kembang yang kita cintai.

Ikuti Kami Di: