Kendati demikian, Politis Gerindra itu memperkirakan akan menjadi dampak terjadinya gejolak sosial dimasyarakat. Kenapa demikian? Karena data yang disampaikam oleh yang valid dari RT/RW yang masuk ke Kepala Desa itu rata-rata jauh dari bantuan yang akan diberikan kepada setiap desa.
“Contohnya sekarang dalam satu desa ajuan ada yang mengajukan 1,300 atau 1.500 keatas, sementara bantuan itu diperkirakan meskipun belum ada data yang resmi katakan lah 250 sampai 500 sehingga yang lainnya itu dampak yang lainnya tidak terpenuhi ” ungkapnya.
Menurutnya, program bantuan itu harus diundur, sebelum data data atau permasalahan-permasalahan akan timbul dimasyarakat bawah, terutama TPCL akan timbul masalah lain.
“Tertama masyarakat yang dia itu layak mendapat bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Nah itu ada beberapa masukan saya kira pak guberunru itu karena sudah kepalang mengumumkan bahwa Rr 500 ribu itu saya kira perlu dikaji ulang bantuan ini,” hematnya.
