“Artinya nanti disamping pendataan pengumpulkan seluruh kepala desa betul-betul melalui Gugus Tugas yang telah dibentuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” sambungnya.
Kalau berbicara dampak sangat banyak, ungkap dia, sebelum terjadi validasi data yang tidak valid dilapangan, nah itu akan sangat berbahaya sekali, tentang kerentangan sosial yang nanti akan timbul setelah bantuan itu disalurkan kepada masyarakat.
“Karena bantuan itu sangat jauh dengan apa yang diharapkan, diharapkan itu bukan tidak cukup bantuannya tetapi distribusi atau alokasi nya, itu hasil pantauan di dinas sosial,” ungkapnya
Kendati demikian, pihaknya menyarankan kepada Gubernur Jawa Barat untuk turun langsung kelapangan supaya bisa mengecek secar langsung tidak menerima data-data saja.
“Dilapangan terjadi seperti itu, bukan hanya satu desa atau dua desa saja, saya sudah masuk ke beberapa daerah karena memang tugas saya mengecek dilapangan secara langsung,” tegasnya.
“Minta diundur sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan demi terjadinya solidaritas, demi terjadinya ke tentraman masyarakat karena akan berdampak jika pembagian itu tidak tidak merata,” pungkasnya.
