Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, penerapan sistem zonasi tampak memberi pesan semangat pemerataan dan antidiskriminasi dengan menghilangkan stigma sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Namun yang menjadi soal, faktanya saat ini kualitas sekolah tidak merata.
“Padahal ini perkara pemerataaan kualitas sekolah, namun cara penangannya melalui proses rekrutmen peserta didik. Ibarat menggaruk sesuatu yang tidak gatal. Akibatnya muncul kericuhan, antrean, dan karut marut dalam PPDB ini,” ujarnya.
Reni menambahkan, penerapan PPDB dengan sistem zonasi selama tiga tahun terakhir ini tampak tidak mengalami perbaikan secara signifikan. Untuk itu, Komisi X DPR akan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan PPDB. “Kami akan jadwalkan untuk mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait evaluasi penerapan PPDB ini,” tandasnya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo ikut memberikan sejumlah arahan terkait sistem PPDB ini. Pertama, DPR mendorong Kemendikbud melalui dinas pendidikan bersama pemerintah daerah (pemda) untuk terus menyosialisasikan serta meng-update dalam situs resmi PPDB apabila ada pembaharuan informasi.
